SUASANA mencekam di depan Sekeretariat KNPI Provinsi Kaltim, Gedung Graha KNPI Kaltim di Jalan Wahab Sjahranie, Samarinda, Sabtu (10/1/2015) sore. Ruas Jalan di depan Graha KNPI Kaltim diblokir Polresta Samarinda menutup dua jalur dengan lima unit kendaraan Dalmas (Pengendalian Masyarakat). Dua kubu yang saling mendukung dari Pemuda Pancasila dan Gerakan Pemuda Asli Kaltim. Dua kubu sempat mengalami pertikaian. Akibat pertikaian, dua korban (Bachtiar dan Hamka) dilarikan ke Rumah Sakit Dirgahayu, Samarinda
SAMARINDA - Kisruh dalam tubuh Komite Nasional Indonesia (KNPI) Kaltim yang diduga dilatarbelakangi hal-hal di luar organisasi makin panjang. Tokoh yang terlibat pun makin banyak. Begitu pula keabsahan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Musprovlub) yang dimotori Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Kaltim dituding diadakan di tempat yang “tidak netral.”
Nama-nama besar mulai “meramaikan” polemik ini, seperti Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak beserta putrinya, Donna, serta Bupati Kukar Rita Widyasari. Dalam Musprovlub yang dihadiri Sekjen DPP KNPI Bintang Prabowo dan diadakan di Kegubernuran, Sabtu (10/1) malam lalu, Dayang Donna Walfiares Tania terpilih menggantikan ketua KNPI yang digulingkan, Khairuddin. Meski begitu, Khoi, sapaan Khairuddin, tak menerima keputusan ini. Khoi tegas menyatakan dirinya masih ketua KNPI yang sah.
“Bagaimana mungkin saya diganti? Saya tidak pernah melakukan kesalahan organisasi apapun berdasarkan AD/ART KNPI,” tegasnya kepada Kaltim Post, kemarin (11/1). Musprovlub itu pun dia anggap ilegal dan dipaksakan.
“Saya justru kasihan dengan Dayang Donna yang akhirnya jadi boneka dari yang berkeinginan atas musprovlub,” lanjut Khoi.
Tudingan pelanggaran organisasi yang diperbuat Khoi, mulai penggemukan pengurus hingga lebih dari 600 orang. Khoi juga disebut membuat kebijakan di luar ketentuan aturan KNPI. Hanya, menurut mantan anggota DPRD Kukar ini, tudingan itu tak berdasar.
“Pengurus sampai 600 orang lebih ‘kan MPI (yang dipimpin Yunus Nusi,Red) menyetujuinya dulu. Kalau memang tidak setuju dan dianggap melanggar, mengapa waktu saya berkonsultasi tidak dilarang? Dari satu masalah ini saja sudah jelas, musprovlub itu mengada-ada dan sengaja untuk diadakan,” jelasnya.
Khoi, didampingi wakil ketua Bidang Kehumasan KNPI Kaltim, Parawansa, menyayangkan sikap Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang terkesan tidak netral. Seharusnya, kata dia, Gubernur menengahi konflik bukan justru berpihak kepada kubu yang sedang bertikai. Parahnya lagi, sebut dia, Gubernur menyetujui musprovlub diadakan di kompleks Kantor Gubernur.
“Ini anak-anak muda sedang bertikai, sedang belajar berdemokrasi. Gubernur kok berpihak ke salah satu kubu? Terlepas akhirnya anak Gubernur yang jadi ketua versi musprovlub, kami KNPI yang tetap loyal dengan Khoi sangat menyayangkan sikap Gubernur,” tambah Parawansa.
Ditambahkan, Gubernur harus mengetahui bahwa surat persetujuan DPP KNPI untuk nusprovlub tidak sah. Surat, kata Parawansa, ditandatangani kepengurusan yang sudah berakhir. MPI pun, kata dia, tidak dibenarkan mengkarteker kepengurusan DPD II KNPI di kabupaten dan kota di Kaltim.
“Gubernur jeli-tidak melihat itu? Saya yakin tidak, karena main setuju dan mendukung satu kubu karena mengusung isu otsus (otonomi khusus),” ucap dia. Surat DPP untuk musprovlub pun ditandatangani DPP yang sudah diperpanjang masa kepengurusannya. Dengan perpanjangan, lanjutnya, DPP tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis terkecuali kongres.
“Banyak kejanggalan dan akhirnya kami harus berkesimpulan bahwa Gubernur, termasuk Dayang Donna Faroek, terjebak dengan permainan kubu sebelah. Kubu itu saya pikir harus belajar dan membaca lebih gamblang lagi AD/ART KNPI,” terangnya.
Sementara Khoi menambahkan, kepengurusan KNPI tetap berjalan dengan dirinya sebagai ketua. Adapun pihak yang selama ini sengaja mengingkari dan melengserkan dirinya, sudah dilaporkan ke pihak berwajib.
“Semua sudah laporkan ke Polda Kaltim. Kami persilakan pihak berwajib memproses dan kami yakin Polda netral,” ucapnya, petang kemarin.
Hingga berita ini diturunkan, Donna Faroek belum bisa dikonfirmasi. Dihubungi berulang kali, Donna tak mengangkat telepon seluler. Begitu pula pesan singkat yang dikirimkan Kaltim Post tak berbalas. Adapun Gubernur yang masih dalam proses penyembuhan, juga belum bisa dikonfirmasi.
KECEWA BERAT
Bupati Kukar Rita Widyasari selaku bendahara DPP KNPI, juga mengeluarkan pernyataan, Ahad. Menurutnya, musprovlub tidak sah karena DPP KNPI di akhir jabatan atau hendak memasuki masa demisioner.
“Jadi, pengurus tidak boleh mengambil kebijakan strategis,” jelas Rita. Lagi pula, lanjut dia, saat ini ketua umum DPP KNPI (Taufan Rotorasiko) sedang di Amerika Serikat dan tidak membuat surat mandat kepada pelaksana tugas. Ini sehubungan dengan surat DPP yang meminta MPI Kaltim mengadakan musprovlub.
“Musprovlub di Samarinda hanya ditandatangani Plt Ketum. Nah, hari ini (Ahad) ketum datang dan beliau tidak setuju dengan musprovlub ini. Bahkan, MPI Pusat juga tidak setuju karena dilaksanakan pada akhir masa jabatan DPP KNPI,” tuturnya.
“Saya BBM (BlackBerry Messenger) beliau (Taufan), yang lalu mengatakan musprovlub Kaltim itu ilegal karena DPP sudah demisioner. Kedua, tidak ada surat mandat dari ketua DPP. Ini pernyataan beliau,” papar Rita.
Rencananya, besok Taufan dan MPI Pusat akan rapat membahas dualisme ini. Sekaligus mengirim surat teguran ke KNPI Kaltim. “Kalau saya, posisinya tidak membela siapapun. Saya hanya ingin pemuda bersatu sehingga Kaltim ini kuat,” katanya.
Hanya, dengan kejadian ini, Rita tak urung mengaku kecewa. Perpecahan pemuda di Kaltim terjadi saat Kaltim sedang merayakan hari jadinya yang ke-58.
“Mungkin ini jadi kado Provinsi Kaltim, yakni pecahnya pemuda. Namun, saya berharap kepada pemuda di Kaltim bersatu karena yang namanya musprovlub seharusnya DPP menginvestigasi, lalu diadakan mediasi,” ucap Rita. Sumber: http://www.kaltimpost.co.id/ (adw/che/*/dr/fel/zal)
