 |
| Teuku Riefky Harsya Ketua Komisi X DPR RI |
JAKARTA - Dana kongres Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang digelontorkan pemerintah Papua dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 10 miliar kepada panitia lokal harus diawasi.
"Tentunya sudah ada sistem pengawasannya dan anggarannya harus bisa dipertanggungjawabkan," kata Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2).
Meski begitu, politisi Partai Demokrat ini berharap kongres KNPI XIV di Papua itu bisa melahirkan pemimpin baru yang membawa perubahan situasi dalam negeri ke arah yang lebih baik.
"Ini akan menjadi sorotan oleh berbagai elemen bangsa bagaimana kongres ini berjalan dan tentunya terpilih ketua umum baru periode berikutnya agar para pemuda membangun bangsa ini," harapnya.
Hal senada juga diungkapkan penyanyi asal Papua Edo Kondologit. Menurutnya, kongres tersebut merupakan suatu peluang agar para pemuda Papua bangkit dan mengembangkan sumber daya manusia.
"Jadi sangat positif, saya menyambut hal itu. Pemuda Papua harus bermental fighter jangan mental minta-minta lagi," ungkapnya.
Edo pun menyarankan agar penggunaan dana yang begitu besar dari APBD pemerintah Papua kepada panitia lokal dikelola secara profesional.
"(Rp 10 miliar) itu kan sangat besar sekali, berarti perhatian pemerintah daerah begitu besar. Kadang kan kita pernah dengar tuh, hotelnya tidak beres, transportasi tidak baik. Jadi dana sebesar itu harus dikelola dengan baik," jelasnya.
Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI memutuskan pelaksanaan kongres KNPI XIV akan diselenggarakan pada 24 – 28 Februari 2015 di Jayapura, Provinsi Papua.
Hal ini berdasarkan hasil rapat pleno DPP KNPI dipimpin Ketua Umum DPP KNPI Taufan EN Rotorasiko dan Sekretaris Jenderal Bintang Prabowo di Sekretariat DPP KNPI Gedung Pemuda/KNPI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, medio Januari lalu. (rmn)
Sumber: http://www.indopos.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar